masukkan script iklan disini
Medan, 1 Desember 2024 — Tragedi putusnya jembatan di Taman Cadika Kota Medan menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk mantan Kepala Pengawas dan Perencanaan Wilayah Sumut, **Ir. Buyung Sitompul, M.T.**. Ia menyerukan agar pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan hukum tegas serta melakukan evaluasi mendalam terhadap penyebab insiden tersebut.
Menurutnya, kejadian ini mencerminkan kelemahan dalam penerapan standar keselamatan dan pengawasan konstruksi yang diamanatkan oleh regulasi. "Insiden ini tidak boleh dianggap sepele atau dibiarkan berlalu tanpa ada langkah konkret. Semua pihak yang bertanggung jawab, baik kontraktor, pengawas, maupun pemerintah, harus dievaluasi dan jika terbukti lalai, harus ada tindakan hukum yang jelas," ujar Ir. Buyung.
**Regulasi Jelas, Penegakan Lemah**
Mengacu pada **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020, Pasal 86 Ayat 2**, Ir. Buyung menegaskan bahwa setiap pekerjaan konstruksi wajib memiliki jaminan keamanan dan kualitas. Hal ini diperkuat oleh **UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**, yang mengatur tanggung jawab pelaksanaan konstruksi secara menyeluruh, termasuk aspek keselamatan publik.
"**Pasal 86 Ayat 2 PP 22/2020 mengatur bahwa keamanan konstruksi adalah kewajiban mutlak. Pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara dan pengawas proyek, wajib bertanggung jawab jika terjadi kegagalan konstruksi yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, jelas ada pelanggaran serius terhadap regulasi tersebut, dan tindakan hukum harus dilakukan,**" kata Ir. Buyung dengan nada tegas.
**Tidak Bisa Didiamkan, Harus Segera Ditangani**
Ia menekankan bahwa insiden ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek pengawasan teknis dalam pelaksanaan proyek. Menurutnya, pemerintah, melalui dinas terkait, harus lebih tegas dalam memastikan setiap proyek infrastruktur memenuhi standar yang telah ditentukan.
“Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk dan menunjukkan lemahnya penegakan hukum di sektor jasa konstruksi. **Penetapan tersangka atas kelalaian ini menjadi langkah penting, tidak hanya untuk memberikan keadilan tetapi juga sebagai pelajaran bagi semua pihak dalam pelaksanaan proyek infrastruktur,**” tegas Ir. Buyung.
**Imbauan untuk Pemerintah dan Penegak Hukum**
Ir. Buyung juga mengkritisi lemahnya pengawasan dan koordinasi antara pihak kontraktor, konsultan pengawas, dan pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur di Kota Medan. Ia mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini, termasuk memeriksa seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.
“Kejadian ini adalah cerminan dari lemahnya pengawasan teknis, perencanaan yang kurang matang, dan minimnya kepatuhan pada regulasi. **Aparat harus segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini. Jika ditemukan bukti kelalaian, maka tindakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,**” tambahnya.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Kota Medan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek infrastruktur yang telah selesai maupun sedang berlangsung. “Audit ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada proyek lain yang memiliki potensi bahaya serupa. Kita tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa lebih banyak untuk bertindak,” tegasnya.
**Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi**
Selain audit teknis, Ir. Buyung juga menyerukan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk dalam proses tender, pelaksanaan, hingga pengawasannya. Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan proyek konstruksi di Indonesia, khususnya di Kota Medan.
“Masyarakat memiliki hak untuk tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek-proyek ini, bagaimana proses pelaksanaannya, dan apakah anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. **Transparansi adalah kunci untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek konstruksi,**” jelasnya.
**Mencegah Tragedi Serupa di Masa Depan**
Ir. Buyung mengingatkan bahwa tragedi seperti ini bukan hanya soal kerugian material, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pengelolaan infrastruktur yang berujung pada ancaman terhadap keselamatan publik.
“Kejadian ini adalah pelajaran mahal. Jangan sampai terulang kembali di tempat lain. Semua pihak, termasuk pemerintah, kontraktor, dan pengawas, harus memahami bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap proyek konstruksi. **Hukum harus ditegakkan, dan tindakan nyata harus segera diambil,**” tutupnya.
**Penegasan untuk Keadilan**
Insiden jembatan putus ini menjadi ujian bagi integritas dan komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan infrastruktur publik. Masyarakat kini menanti langkah nyata dari aparat hukum dan pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini, menetapkan pihak yang bertanggung jawab, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang dirugikan. (Tim).
.png)
.png)
